My Area

ASPEK DAN PENYEBAB HUMAN DEVELOPMENT INDEX SERTA TINGKAT HUMAN DEVELOPMENT INDEX DI ASEAN

PENDAHULUAN

            Human Development Index merupakan salah satu alat ukur untuk melihat aspek-aspek yang relevan dengan pembangunan manusia. HDI sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan pembangunan manusia.

ASEAN adalah suatu organisasi yang terdiri dari negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Tingkat HDI di kawasan ASEAN bermacam-macam. Ada yang memiliki tingkat HDI yang sangat tinggi dan ada yang memiliki tingkat HDI yang rendah. Peningkatan HDI sangat bergantung pada seberapa besar tindakan pemerintah dalam upaya untuk membangun dan mengembangkan manusianya ( masyarakat)

PERMASALAHAN

            Human Development Index (HDI) masing-masing negara berbeda-beda tergantung tingkat pembangunan manusianya. Di ASEAN ada yang masuk dalam negara dengan tingkat HDI yang tinggi, menengah, maupun rendah. Hal ini bisa terjadi karena tingkat Sumber Daya Manusia setiap negara berbeda-beda. Perbedaan ini bisa menyebabkan suatu kesenjangan antara negara-negara dengan tingkat HDI yang tinggi dengan negara-negara dengan tingkat HDI yang rendah. Jika tidak ditangani dengan bijaksana maka bisa menimbulkan konflik di ASEAN. Akan tetapi, HDI bisa menjadi acuan masing-masing negara untuk lebih memajukan tingkat pembangunan manusia di negara masing-masing.

            Di Indonesia sendiri, masing-masing provinsi memiliki tingkat HDI yang berbeda-beda. Tingkat HDI yang tinggi biasanya terdapat pada provinsi yang memiliki tingkat ekonomi yang memadai.

PEMBAHASAN

            Human Development Index (HDI) merupakan suatu angka yang menunjukkan tingkat pengembangan manusia di suatu negara. HDI diukur berdasarkan pada tiga aspek utama, yaitu;

Aspek ini mengukur tingkat kelahiran dan kesehatan masyarakat di suatu negara.

Aspek ini mengukur tingkat pendidikan dan tingkat melek huruf (literacy rate) masyarakat suatu negara, berapa banyak yang memperoleh pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

Aspek ini mengukur tingkat Gross Domestic Product (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB).

Jadi, HDI tidak hanya dihitung dari tingkat Pendapatan Negaranya tetapi juga memeperhatikan aspek lain yang penting dalam pembangunan manusia yaitu tingkat harapan hidup dan tingkat pengetahuan. Bahkan, ukuran tentang tingkat harapan hidup dan tingkat pengetahuan dianggap lebih penting dibandingkan ukuran tingkat pendapatannya (GDP/PDB). Jika hanya mengandalkan pengukuran pada tingkat PDB masing-masing negara maka belum bisa mencerminkan pembangunan manusia di suatu negara karena bisa saja PDB hanya dihasilkan oleh kalangan menengah ke atas sedangkan kalangan menengah ke bawah tetap miskin dan tidak berpendidikan. Oleh karena itu, aspek pertama dan kedua lebih berpengaruh dibandingkan jika hanya mengukur aspek ketiga saja.

            Namun, pada tahun 2010, pelaporan HDI memperhitungkan penyesuaian terhadap adanya kesenjangan. Apabila tidak ada kesenjangan, maka Inequality Human Development Index (IHDI) akan sama nilainya dengan Human Development Index (HDI). Apabila terdapat kesenjangan, angka itu berbeda. Dengan adanya penyesuaian, angka HDI secara menyeluruh mengalami penurunan. Negara-negara yang angka HDInya rendah cenderung mempunyai kesenjangan yang tinggi sehingga lebih banyak turun nilai HDInya setelah dilakukan proses penyesuaian. Disamping itu, disajikan juga pelaporan setelah dilakukan penyesuaian adanya kesenjangan gender atau gender inequality. Penyesuaian kesenjangan gender ini berasumsi adanya ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian terhadap adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam semua aspek HDI yaitu dalam bidang pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja.

            Dari pengukuran aspek-aspek HDI diatas, maka HDI suatu negara menurut UNDP report dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu:

Negara yang masuk golongan ini berarti sangat memperhatikan pembangunan manusianya. Neagra yang masuk golongan ini harus memiliki tingkat HDI antara 0,9 sampai 1 (dalam rasio 0 sampai 1). Negara yang masuk golongan ini contohnya adalah United States (Amerika Serikat), Singapura, Brunei Darusalam, dan sebagian besar negara-negara di Eropa

Masing-masing negara bisa masuk golongan ini hanya jika memiliki HDI berkisar 0,81 sampai 0,89 (dalam rasio 0 sampai 10). Umumnya negara yang masuk golongan ini memperhatikan lebih memperhatikan tingkat pembangunan manusianya. Negara yang masuk dalam golongan ini contohnya adalah Bahrain, Argentina, dan Malaysia.

Negara yang masuk golongan ini harus memiliki tingkat HDI antara 5,1 samapai 7,9. Negara golongan ini sudah mulai memperhatikan pembangunan manusianya. Biasanya negara yang masuk golongan ini adalah negara-negara berkembang. Contoh negaranya adalah Thailand, Indonesia, dan Vietnam

Negara yang masuk golongan ini memiliki HDI antara 0 sampai 5,0. Negara yang masuk golongan ini kurang atau sama sekali tidak memperhatikan pembangunan manusianya. Contoh negaranya adalah Timor Leste, Togo, Senegal, Ethiopia

Organisasi yang biasanya mengeluarkan laporan tingkat HDI adalah United Nation Development Programs (UNDP). Organisasi ini secara berkala mengeluarkan laporan tingkat HDI tiap negara diukur dari aspek-aspek pengukuran HDI.

PENYEBAB PERBEDAAN TINGKAT HDI

            Perbedaan tingkat HDI bisa disebabkan oleh banyak faktor, yaitu:

Pendapatan perkapita bisa dijadikan alat ukur untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Indikator ini dapat menggambarkan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, indikator ini memiliki beberapa kelemahan yaitu bahwa kebanyakan belum terjadi pemerataan distribusi pendapatan di seluruh daerah dalam suatu negara. Hal ini mengakibatkan di beberapa daerah masih terdapat masyarakat yang belum makmur dan sejahtera. Di samping itu, pendapatan per kapita bisa dipengaruhi oleh total penduduk dalam suatu negara.

Jika kegiatan bisnis tidak berjalan lancar maka tingkat pendapatan rendah sehingga PDB juga rendah. Investasipun juga sangat mempengaruhi karena dengan adanya investasi maka kegiatan bisnis bisa berjalan lancar karena ada suntikan dana investasi tersebut.

Indeks ini dihitung berdasarkan kepada (1) angka rata-rata harapan hidup pada umur satu tahun, (2) angka kematian bayi, dan (3) angka melek huruf. Dalam indeks ini, angka rata-rata harapan hidup dan kematian bayi akan dapat menggambarkan status gizi anak dan ibu, derajat kesehatan, dan lingkungan keluarga yang langsung berhubungan dengan kesejahteraan keluarga. Pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf, dapat menggambarkan jumlah orang yang memperoleh akses pendidikan sebagai hasil pembangunan. Indeks ini menggambarkan kesejahteraan masyarakat, karena tingginya status ekonomi keluarga akan mempengaruhi status pendidikan para anggotanya.

Suatu negara harus terus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya. Masyarakat harus terus di latih dan dididik untuk meningkatkan kemampuannya. Selain itu, harus dikembangkan semangat kerja yang tinggi sehngga tidak terjadi sikap malas dalam bekerja. Dengan tingkat SDM yang tinggi, maka dapat meningkatkan pendapatannya karena masyarakat lebih senang bekerja sehingga tingkat pengangguran kecil. Hal ini bisa meningkatkan HDI.

Dengan tingkat pendidikan yang tinggi, maka pengetahuan masyarakat tentang segala sesuatu juga akan tinggi. Dengan begitu, masyarakat dapat berpikir secara logis dalam menata kehidupan yang akan datang dan dapat menghasilkan segala sesuatu yang baik.

HDI DI NEGARA-NEGARA ASEAN

            Dari data dari UNDP Report, negara ASEAN yang tercantum dalam laporan tersebut ada 11, yaitu:

Pada tahun 2007, Singapura berada pada posisi ke 23 dengan indeks 0,944. Dan pada tahun 2009 masih berada pada posisi yang sama yaitu 23. Sedangkan pada tahun 2010 IDP Singapura turun pada posisi 27. Singapura merupakan negara dengan tingkat HDI tertinggi di ASEAN.

Pada tahun 2007, HDI Brunei Darusalam berada pada posisi 30 dengan indeks 0,920. Pada tahun 2009 masih berada pada posisi yang sama yaitu 30 sedangkan pada tahun 2010 turun ke posisi 37. Brunei merupakan negara tertinggi kedua setelah Singapura dalam hal HDI

Pada tahun 2007 Malaysia berada pada posisi 66 dengan indeks HDI sebesar 0,829. Pada tahun 2009 masih berada pada posisi yang sama. Tahun 2010 meningkat ke posisi 57.

Tahun 2007 Thailand berada pada posisi 87 dengan indeks 0,783. Tahun 2009 masih di posisi yang sama. Tahun 2010 posisinya turun ke 92

Filipina berada pada posisi 105 pada tahun 2007 dengan indeks 0,751. Tahun 2009 masih berada pada posisi yang sama.      Pada tahun 2010 posisinya meningkat ke 97

Pada tahun 2007 Indonesia berada pada posisi 111 dengan indeks 0,734. Tahun 2009 masih pada posisi yang sama. Posisi Indonesia meningkat pada tahun 2010 pada urutan ke 108

Tahun 2007, Vietnam berada pada posisi 116 dengan 0,725. Tahun 2009 masih pada posisi yang sama. Pada tahun 2010 naik ke posisi 113.

Tahun 2007 berada pada posisi 133 dengan indeks 0,619. Tahun 2009 masih berada pada posisi 133. Tahun 2010 naik ke posisi 122.

Tahun 2007 berada pada posisi 137 dengan indeks 0,593. Tahun 2009 masih di posisi 137. Tahun 2010 naik ke posisi 124.

Tahun 2007 berada pada posisi 138 dengan indeks 0,586. Tahun 2009 masih di posisi 138. Tahun 2010 naik ke posisi 132 tetapi levelnya turun dari medium human development ke golongan low human development

Timor Leste pada tahun 2007 berada pada posisi 162 dengan indeks 0,489 dan masuk dalam golongan low human development. Tahun 2009 masih di posisi yang sama. Tahun 2010 posisinya meningkat ke 120 dan menyaingi HDI dari negara Kamboja dan Myanmar. Golongannyapun juga naik ke golongan medium human development.

Dari data tersebut (UNDP Report) maka negara-negara ASEAN pada tahun 2010 jika dikelompokkan berdasarkan golongannya menjadi:

Singapura bisa berada pada golongan Very High Human Development dikarenakan Pemerintah Singapura sangat memperhatikan pembangunan manusianya. Masyarakat Singapura dikenal gila kerja, yang lebih memilih bekerja dibandingkan harus di rumah. Hal ini mengakibatkan etos kerja masyarakat Singapura tinggi. Dengan semangat kerja yang tinggi ini maka akan meningkatkan pendapatan nasional yang kemudian dapat disalurkan dalam hala pendidikan, dll. Di samping itu, Singapura memiliki daerah yang kecil dan penduduknya juga tidak terlalu banyak. Kkegiatan investasi di Singgapura juga tinggi. Banyak Penanam Modal Asing (PMA) yang menanamkan modalnya di Singapura karena menganggap Singapura memiliki potensi bisnis yang tinggi.

Brunei Darusalam bisa masuk golongan Very High Human Development dikarenakan pendapatan nasional darri negara ini sangat tinggi yang diperoleh dari sektor minyak karena Brunei termasuk penghasil minyak yang besar. Di samping itu, penduduk Brunei bisa di bilang sedikit sehingga pendapatan per kapita nya sangat tinggi. Dengan PDB yang tinggi maka kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya terjamin serta bidang pendidikan bisa didukung sepenuhnya.

Sedangkan Indonesia masuk dalam golongan Medium Human Development. Pndapatan Nasional Indonesia sebenarnya tinggi tetapi tidak sebanding dengan jumlah penduduknya yang sangat banyak sehingga pendapatan per kapitanyapun menjadi sedikit. Jika ingin masuk ke golongan High Human Development maupun Very High Human Development, maka Indonesia harus memperbaiki kondisinya karena masih banyak yang harus diperbaiki. Masih banyak terjadi korupsi serta dana untuk pendidikan yang masih minim terbukti dengan masih banyaknya anak yang putus sekolah. SDMnyapun juga rendah. Di samping itu pemerataan pandapatan nasionalnya masih belum merata, masih banyak daerah yang miskin.

            Perkembangan tingkat HDI dari negara Timor Leste yang tergolong negara baru cukup pesat. Dari tahun 2007 sampai 2009 yang berada pada golongan Low Human Development, pada tahun 2010 bisa naik menjadi Medium Human Development bahkan bisa diatas negara Kamboja dan Myanmar. Dilihat dari kondisi negara Timor Leste yang termasuk baru merdeka dengan negara kecil dan sumber daya yang tidak terlalu banyak, Timor Leste bisa memajukan tingkat HDInya dengan pesat.

TINGKAT HUMAN DEVELOPMENT INDEX DAERAH-DAERAH DI INDONESIA

            Berikut daftar HDI daerah-daerah di Indonesia:

Dari data yang dilansir oleh UNDP tersebut di atas, masih terdapat daerah-daerah dengan tingkat HDI yang rendah di Indonesia contohnya Nusa Tenggara Barat dan Papua. Tingkat HDI yang tinggi lebih banyak di dominasi oleh provinsi yang tingkat ekonominya tinggi dan merupakan kota-kota besar.

KESIMPULAN

            Tingkat Human Development Index masing-masing negara bisa berbeda-beda. Setiap negara dituntut untuk meningkatkan HDInya. HDI bisa ditingkatkan dengan memperbaiki indikator-indikator atau aspek-aspek yang berpengaruh dalam pengukuran HDI, yaitu dengan cara:

UTANG JANGKA PENDEK DAN KONTINJENSI

KEWAJIBAN LANCAR

APA YANG DIMAKSUD DENGAN KEWAJIBAN?

            Kewajiban(liabilities)adalah “kemungkinan pengorbanan masa depan atas manfaat ekonomi yang muncul dari kewajiban saat ini entitas tertentu untuk mentransfer aktiva atau menyediakan jasa kepada entitas lainnya di masa depan sebagai hasil dari transaksi atau kejadian masa lalu.”

Karakteristik umum Liabilities:

APA YANG DIMAKSUD DENGAN KEWAJIBAN LANCAR?

Kewajiban Lancar(Current Liabilities) adalah “kewajiban yang likuidasinya diperkirakan secara layak memerlukan penggunaan sumber daya yang ada yang diklasifikasikan sebagai aktiva lancar, atau penciptaan kewajiban lancar lain.”

            Siklus operasi(operating cycle) adalah periode waktu yang diperlukan antara akuisisi barang dan jasa yang terlibat dalam proses manufaktur serta realisasi kas akhir yang dihasilkan dari penjualan dan penagihan selanjutnya.

            Terdapat banyak jenis kewajiban lancar yang berbeda, yaitu:

1.Hutang Usaha

Hutang Usaha (Account Payable), atau hutang dagang(trade accounts payable), merupakan saldo yang terhutang kepada pihak lain atas barang, perlengkapan, atau jasa yang dibeli dengan akun terbuka atau secara kredit.

2.Wesel Bayar

Wesel Bayar(notes payable) adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada suatu tanggal tertentu di masa depan dan dapat berasal dari pembelian, pembiayaan, atau transaksi lainnya.

Wesel dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

1.      Penerbitan Wesel dengan Bunga

2.      Penerbitan Wesel Tanpa Bunga

3.Jatuh Tempo Berjalan Hutang Jangka Panjang

Hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo saat ini tidak boleh dicatat sebagai kewajiban lancar jika akan:

a.       ditarik atau dilunasi dengan aktiva yang terakumulasi untuk tujuan tersebut yang secara layak tidak ditunjukkan sebagai aktiva lancar

b.      didanai kembali atau dilunasi dari hasil penerbitan hutang baru

c.       dikonversi menjadi modal sah

Akan tetapi, kewajiban yang jatuh tempo karena permintaan(daoat ditagih oleh kreditor) atau akan jatuh tempo atas permintaan dalam jangka satu tahun(atau siklus operasi, jika lebih lama), harus diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar.

4.Kewajiban Jangka Pendek yang Diharapkan akan Didanai Kembali

Suatu perusahaan diharuskan untuk mengeluarkan kewajiban jangka pendek dari kewajiban lancar hanya jika kedua kondisi berikut dipenuhi:

a.       Perusahaan harus memiliki rencana untuk mendanai kembali kewajiban atas dasar jangka panjang

b.      Perusahaan harus menunjukkan kemampuan untuk melaksanakan pendanaan kembali itu.

5.Hutang Dividen

Hutang Dividen tunai(cash dividend payable) adalah jumlah yang terhutang oleh perusahaan kepada para pemegang sahamnya sebagai hasil dari otorisasi dewan direksi.

6.Deposito yang Dapat Dikembalikan

Deposito kas yang dapat dikembalikan(returnable cash deposits) dapat diterima dari pelanggan untuk menjamin pelaksanaan kontrak atau jasa atau sebagai jaminan untuk menutup pembayaran kewajiban yang diharapkan di masa depan.

7.Pendapatan Diterima Di Muka

Bagaimana perusahaan memperhitungkan pendapatan diterima di muka(unearned revenue) yang diterima sebelum barang dikirimkan atau jasa dilakukan?

a.       Ketika uang muka diterima, Kas di debet dan akun kewajiban lancar yang mengidentifikasi sumber pendapatan diterima di muka dikredit

b.      Ketika pendapatan diterima di muka, akun pendapatan diterima di muka didebet, dan akun pendapatan yang diterima dikredit.

8.Hutang Pajak Penjualan

Akun Hutang Pajak Penjualan harus merefleksikan kewajiban untuk pajak penjualan yang terhutang kepada berbagai lembaga pemerintah.

         Apabila penagihan pajak penjualan yang dikredit ke akun kewajiban tidak sama dengan kewajiban yang dihitung oleh rumus pemerintah, maka penyesuaian atas akun kewajiban dapat dibuat dengan mengakui keuntungan atau kerugian atas penagihan pajak penjualan.

9.Hutang Pajak Properti

Pada umumnya dasar yang paling dapat diterima untuk pajak properti adalah akrual bulanan pada pembukuan wajib pajak selama periode fiskal dari otoritas pajak yang mengenakan pajak itu. Metode ini membebankan pajak pada periode di mana pajak itu digunakan oleh unit pemerintah untuk menyediakan manfaat bagi pemilik properti.

10.Hutang Pajak Penghasilan

11.Kewajiban yang Berhubungan dengan Karyawan

Jumlah yang terhutang kepada karyawan untuk gaji atau upah pada akhir periode akuntansi dilaporkan sebagai kewajiban lancar. Selain itu, beberapa pos yang berhubungan dengan kompensasi karyawan juga sering dilaporkan, yaitu:

a.       Pemotongan Gaji

b.      Absensi yang dikompensasi

c.       Bonus

KONTINJENSI

            Kontinjensi(contingencies) didefinisikan dalam FASB Statement No. 5 “sebagai kondisi, situasi, atau serangkaian situasi yang ada yang melibatkan ketidakpastian mengenai keuntungan(keuntungan kontinjensi) atau kerugian(kerugian kontinjensi) untuk perusahaan yang pada akhirnya akan diselesaikan apabila satu atau lebih kejadian di masa depan terjadi atau tidak terjadi.”

KEUNTUNGAN KONTINJENSI

Jenis keuntungan kontinjensi yang khas adalah:

KERUGIAN KONTINJENSI

Kerugian Kontinjensi(loss contingencies) adalah situasi yang melibatkan ketidakpastian atas kemungkinan terjadinya kerugian.

            Suatu estimasi kerugian dari kerugian kontinjensi harus diskrualkan dengan membebankannya ke beban dan kewajiban dicatat hanya jika kedua kondisi berikut dipenuhi:

Beberapa kerugian kontinjensi yang lebih umum adalah:

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan apakah kewajiban harus dicatat berkaitan dengan perkara pengadilan yang ditunda atau yang mengancam dan klaim serta pengenaan aktual atau yang mungkin, yaitu:

Jika sangat mungkin bahwa pelanggan akan mengajukan klaim menurut jaminan yang berhubungan dengan barang atau jasa yang telah di jual dan estimasi yang layak atas biaya yang terlibat dapat dilakukan, maka metode akrual harus digunakan. Biaya jaminan menurut dasar akrual dapat dibebankan ke beban operasi pada tahun penjualan.

Premi, penawaran kupon, dan rabat diberikan untuk menstimulasi penjualan, dan biayanya harus dicatat sebagai beban pada periode penjualan yang memperoleh manfaat dari rencana premi.

PENYAJIAN DAN LAPORAN

            Akun kewajiban lancar umumnya disajkan sebagai klasifikasi pertama dalam kelompok kewajiban dan ekuitas pemegang saham pada neraca. Dalam kelompok kewajiban lancar akun-akun itu dapat dicatat menurut jatuh temponya, dalam jumlah yang menurun, atau menurut preferensi likuidasinya. Informasi yang terinci dan bersifat tambahan mengenai kewajiban lancar harus memadai untuk memenuhi persyaratan pengungkapan penuh. Jika kerugian sangat mungkin atau dapat diestimasi, tetapi tidak keduanya, dan jika paling sedikit terdapat kemungkinan yang layak bahwa kewajiban mungkin akan terjadi, maka pengungkapan harus dibuat dalam catatan mengenai sifat kontinjensi dan estimasi diberikan untuk kerugian yang mungkin. Dua rasio yang digunakan untuk menganalisis likuiditas adalah rasio lancar dan rasio cepat.

UTANG JANGKA PANJANG

BAGIAN SATU

HUTANG OBLIGASI

            Hutang jangka panjang(long-term debt) terdiri dari pengorbanan manfaat ekonomi yang sangat mungkin di masa depan akibat kewajiban sekarang yang tidak dibayarkan dalam satu tahun atau satu siklus operasi perusahaan, mana yang lebih lama. Pada umumnya hutang jangka panjang memiliki berbagai ketentuan atau pembatasan(covenents or restriction) untuk melindungi baik peminjam maupun pemberi pinjaman. Ketentuan dan persyaratan persetujuan lainnya antara peminjam dan pemberi pinjaman dinyatakan dalam identure obligasi atau perjanjian wesel.

PENERBITAN OBLIGASI

            Obligasi adalah jenis hutang jangka panjang yang paling sering dilaporkan dalam neraca perusahaan. Tujuan utama dari obligasi adalah untuk meminjam dalam jangka panjang apabila jumlah modal yang diperlukan terlalu besar untuk disediakan oleh satu pemberi pinjaman. Obligasi yang timbul dari suatu kontrak dikenal sebagai indenture obligasi(bond indenture) dan merupakan janji untuk membayar: 1. sejumlah uang yang sudah ditetapkan pada tanggal jatuh tempo, ditambah 2. bunga periodik pada tingkat tertentu atas jumlah yang jatuh tempo(nilai nominal). Keseluruhan obligasi yang diterbitkan dapat dijual kepada bank investasi yang bertindak sebagai agen penjualan dalam proses pemasaran obligasi.

JENIS OBLIGASI

PENILAIAN HUTANG OBLIGASI-DISKONTO DAN PREMI

            Harga jual obligasi ditetapkan oleh fenomena umum seperti penawaran dan permintaan dari pembeli serta penjual, resiko relatif, kondisi pasar, dan keadaan perekonomian. Masyarakat investasi menilai obligasi pada nilai sekarang dari arus kas masa depannya, yang terdiri dari bunga dan pokok. Suku bunga yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari arus kas ini adalah suku bunga yang memberikan pengembalian atas investasi yang dapat diterima, yang sebanding dengan karakteristik risiko penerbitnya.

            Suku bunga yang ditulis dalam persyaratan indenture obligasi dikenal sebagai suku bunga ditetapkan, kupon, atau nominal. Suku bunga ini dinyatakan sebagai persentase dari nilai nominal, yang disebut juga nilai pari(par value), jumlah pokok(principal amount), atau nilai jatuh tempo(maturity value) obligasi tersebut. Jika suku bunga yang dikenakan kepada pembeli berbeda dengan suku bunga ditetapkan, maka nilai sekarang obligasi ayng dihitung oleh pembeli akan berbeda dengan nilai nominal obligasi tersebut. Selisih antara nilai nominal dan nilai sekarang obligasi disebut diskonto atau premi. Jika obligasi dijual lebih rendah dari nilai nominalnya, maka obligasi tersebut dijual dengan diskonto. Jika obligasi dijual lebih tinggi dari nilai nominalnya, maka obligasi tersebut dijual daengan premi.

PERIODE BUNGA EFEKTIF

            Prosedur yang dipilih profesi akuntansi untuk amortisasi diskonto atau premi adalah metode bunga efektif(disebut juga amortisasi nilai sekarang). Dalam metode bunga efektif:

Metode bunga efektif menghasilkan beban bunga periodik yang sama dengan persentase konstan dari nilai tercatat obligasi itu.

            Metode bunga efektif dan metode garis lurus keduanya menghasilkan jumlah total beban bunga yang sama selama jangka waktu obligasi, dan jumlah tahunan beban bunga umumnya sama. Akan tetapi, apabila jumlah tahunan berbeda secara material, maka metode bunga efektif disyaratkan menurut prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum.

Klasifikasi Diskonto dan Premi

            Diskonto obligasi berarti perusahaan meminjam lebih kecil dari nilai nominal atau nilai jatuh tempo obligasi tersebut dan karenanya menghadapi suku bunga aktual(efektif) yang lebih tinggi daripada suku bunga ditetapkan(nominal). Secara konseptual, diskonto hutang obligasi merupakan akun penilaian kewajiban, yaitu pengurangan dari jumlah nominal atau jatuh tempo kewajibanyang berhubungan. Akun ini disebut sebagai akun kontra.

            Secara konseptual, premi hutang obligasi merupakan akun penilaian kewajiban, yakni penambahan pada jumlah nominal atau jatuh tempo kewajiban yang berhubungan. Akun ini disebut sebagai akun ajun atau akun pengimbang(adjunct account). Akibatnya, profesi mensyaratkan agar diskonto obligasi dan premi obligasi dilaporkan sebagai pengurangan langsung dari atau penambahan pada jumlah nominal obligasi.

BIAYA PENERBITAN OBLIGASI

            GAAP yang dapat diterima untuk biaya penerbitan obligasi adalah memperlakukannya sebagai beban yang ditangguhkan dan mengamortisasikannya selama umur hutang tersebut.

OBLIGASI TREASURI

            Obligasi Treasuri(treasury bonds) adalah hutang obligasi yang telah diakuisisi kembali oleh perusahaan yang menerbitkannya atau agen atau trustee atau perwaliannya dan belum dibatalkan.

PELUNASAN HUTANG LEBIH AWAL

            Jumlah yang dibayarkan atas pelunasan lebih awal atau penebusan sebelum jatuh tempo mencakup setiap premi penarikan dan beban reakuisisi, yang disebut sebagai harga reakuisisi(reacquisition price). Pada tanggal tertentu, jumlah tercatat bersih(net carrying amount) dari obligasi adalah jumlah yang akan dibayarkan pada jatuh tempo, yang disesuaikan dengan premi atau diskonto yang belum diamortisasi, dan biaya penerbitan. Setiap kelebihan dari jumlah bersih yang tercatat diatas harga reakuisisi merupakan keuntungan dari reakuisisi, sementara kelebihan harga reakuisisi di atas jumlah tercatat bersih disebut kerugian dari pelunasan lebih awal. Pada saat reakuisisi, premi atau diskonto yang belum diamortisasi, dan setiap biaya penerbitan obligasi, harus diamortisasi sampai tanggal reakuisisi. Keuntungan dan kerugian tersebut akan diakui saat ini dalam laba dan diklasifikasikan sebagai pos luar biasa.

BAGIAN  DUA

WESEL BAYAR JANGKA PANJANG

            Akuntansi untuk wesel dan obligasi sangat mirip. Seperti obligasi, wesel juga dinilai pada nilai sekarang dari arus kas bunga dan pokok masa depan, di mana setiap premi dan diskonto diamortisasi dengan cara yang sama selama umur wesel tersebut.

WESEL DITERBITKAN PADA NILAI NOMINAL

            Jika nilai sekarang wesel sama dengan nilai nominalnya, maka tidak ada premi atau diskonto yang diakui.

WESEL TIDAK DITERBITKAN PADA NILAI NOMINAL

WESEL BAYAR DALAM SITUASI KHUSUS

            Situasi khusus dalam wesel bayar ada 3, yaitu:

WESEL BAYAR HIPOTIK

            Wesel bayar hipotik(mortgage notes payable) adalah wesel promes yang dijamin dengan suatu dokumen yang disebut hipotik yang menggadaikan hak atas properti sebagai jaminan pinjaman. Wesel bayar hipotik lebih sering digunakan oleh perusahaan perorangan atau persekutuan daripada korporasi karena perusahaan korporasi lebih senang dengan obligasi yang lebih banyak memberikan pinjaman. Pembayaran wesel bayar hipotik bisa dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo atau bisa juga dengan cara angsuran selama umur pinjaman.

BAGIAN TIGA

PELAPORAN DAN ANALISIS HUTANG JANGKA PANJANG

PEMBIAYAAN DI LUAR NERACA

            Pembiayaan di luar neraca(off-balance-sheet financing) adalah suatu upaya untuk meminjam uang dengan cara sedemikian rupa sehingga kewajibannya tidak tercatat.

Ilustrasi

            Salah satu bentuk pembiayaan di luar neraca adalah perjanjian pembiayaan proyek(project financing arrangements). Perjanjian pembiayaan ini timbul apabila:

Keunggulan dari perjanjian ini adalah perusahaan yang membentuk entitas baru tidak harus melaporkan kewajiban pada pembukuannya.

            Bentuk perjanjian proyek ada dua, yaitu:

Dasar Pemikiran

            Terdapat beberapa alasan mengapa perusahaan berusaha mengadakan perjanjian pembiayaan diluar neraca

PENYAJIAN DAN ANALISIS HUTANG JANGKA PANJANG

Penyajian Hutang Jangka Panjang

            Perusahaan yang mempunyai banyak terbitan hutang jangka panjang dalam jumlah besar seringkali hanya melaporkan satu jumlah dalam neraca dan mendukungnya dengan komentar serta skedul dalam catatan yang menyertainya. Setiap aktiva yang digadaikan sebagai jaminan atas hutang itu harus ditunjukkan dalam kelompok aktiva di neraca. Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun harus dilaporkan sebagai kewajiban lancar, kecuali jika penarikan itu dipenuhi dengan aktiva selain aktiva lancar. Jika hutang itu akan di danai kembali, dikonversi menjadi saham, atau ditarik dari dana pelunasan obligasi, maka hal itu harus dilaporkan sebagai pos tidak lancar dan disertai dengan catatan penjelasan mengenai metode yang digunakan dalam likuidasinya. Pengungkapan juga diperlukan pada pembayaran masa depan untuk kebutuhan dana pelunasan dan jumlah jatuh tempo hutang jangka panjang selama 5 tahun ke depan.

Analisis Hutang Jangka Panjang

            Rasio hutang terhadap total aktiva dan berapa kali bunga dihasilkan adalah dua rasio yang memberikan informasi tentang kemampuan membayar hutang dan solvensi jangka panjang perusahaan.